Komisi XI DPR menunda sementara anggaran Sensus Penduduk 2010 sebesar 4 Triliun Rupiah sebelum adanya rapat kordinasi antara BPS dengan instansi lainnya yang memiliki anggaran sejenis. "Saya mengusulkan anggaran sensus penduduk di hold dahulu sebelum adanya rapat kordinasi dengan instansi lain seperti depdagri yang memiliki anggaran serupa,"terang anggota DPR dari PAN Rijal Jalil saat RDP dengan Kepala BPS Rusman Heriawan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Walman Siahaan, di Gedung Nusantara I, Selasa sore, (9/6). Menurut Rijal, harus ada rapat gabungan yang memastikan siapa yang berwenang melakukan sensus atau penyelenggara surveynya. "Kita mengharapkan DPR jangan menjadi stempel pemerintah saja dan membuat kisruh dikemudian hari,"tegasnya. Dia menambahkan, Komisi XI DPR harus mengundang Menteri Keuangan terkait penyelenggara sensus kependudukan ini. "jangan sampai adanya anggaran yang tumpang tindih program antar instansi,"katanya. Saidi Butar-Butar (PD) mengatakan, hal ini harus dikaji kembali karena beberapa Departemen mempunyai anggaran serupa seperti Depdagri, bahkan Gubernur, Bupatipun memiliki anggaran sensus. "Ini harus kita satukan dahulu semua anggaran sensus,"katanya. Denny Sultani Hasan dari Demokrat mengatakan, DPR harus tahu dahulu sejauhmana Depdagri dan BPS melakukan survey sensus ini. "Kita meminta satuan tiganya untuk perbandingan nanti,"paparnya. Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan, untuk biaya sensus penduduk 2010 sebesar Rp4 triliun dikarenakan tingginya permintaan BPS untuk anggaran 2010. "Sensus penduduk di 2010 yang memakan biaya Rp4 triliun adalah kewajiban BPS sesuai UU di mana BPS wajib menyiapkan statistik dasar kependudukan setiap 10 tahun sekali,"terangnya. Menurutnya, sensus penduduk 10 tahun sekali ini dinilai yang paling lama dibandingkan dengan negara maju yang hanya berkisar lima tahun. Tingginya biaya sensus di Indonesia kembali menjadi alasan mengapa sensus penduduk di Indonesia dilakukan 10 tahun sekali. Selain itu, dia menilai sensus penduduk di Indonesia terbilang yang paling tua, di mana sensus sendiri pernah dilakukan sejak 1990 dan sebelum kemerdekaan. "Cakupan sensus penduduk 2010 ini akan dilakukan di 33 provinsi, 493 kabupaten, 6.523 kecamatan, 88.361 desa, dan melibatkan pertugas lapangan sebanyak 700 ribu orang,"katanya. Dia menambahkan, hasil dari sensus penduduk 10 tahunan ini dimaksudkan untuk memperbaharui dasar-dasar dan parameter kependudukan, sebagai basis utama proyeksi penduduk dekade 2010-2020, sebagai pantauan kinerja pencapaian millenium development goals (MDGs) dan juga sebagai penyediaan data targeting untuk program kemanusiaan bagi pemerintahan baru. (si)